Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Posted on by seoadmin

Akankah Judi Online Dilegalkan di Indonesia?

Akankah Judi Online Dilegalkan di Indonesia?

8

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum melegalkan judi. Dengan berkembangnya internet, negara juga memasukkan pasal yang melarang judi online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Sikap pemerintah Indonesia yang mengkriminalkan judi dan judi online di Indonesia merupakan fenomena yang agak khusus. Sebagian pihak beranggapan pelarangan judi online di Indonesia karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan agama ini mengharamkan judi dalam bentuk apapun.

 

Namun, anggapan ini bisa terbantahkan dengan melihat peta Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, negara Malaysia yang juga mayoritas masyarakatnya beragama Islam bahkan memiliki area judi internasional yang dikenal dengan nama Genting Highlands.

 

Sebenarnya, isu legalisasi judi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, adalah sosok yang paling diingat karena kebijakannya untuk mengizinkan perjudian. Saat itu, Ali Sadikin punya alasan yang masuk akal untuk melegalkan judi. Jakarta saat itu sangat berantakan. Sebagai ibukota negara, Jakarta butuh banyak dana untuk memperbaiki infrastruktur seperti menambal lubang-lubang besar di jalan-jalan utama.

 

Seperti  juga banyak pemerintah di negara yang melegalkan judi, Ali Sadikin menganggap judi adalah sumber dana yang bisa membiayai pembangunan Jakarta. Pelegalan itu ditandai dengan dibukanya kasino pertama di bawah kepemimpinannya. Kasino ini dimiliki oleh pengusaha Ap Yang dan Yo Putshong.

 

Selain itu, alasan lain adalah karena Ali Sadikin menyadari banyaknya kasino gelap di seantero Jakarta. Dari pada kasino gelap itu beroperasi tanpa sumbangan apa-apa untuk Jakarta, Ali Sadikin memberikan izin bagi mereka dengan mengharapkan pajak yang tinggi.

 

Sejak itu, anggaran pembangunan DKI Jakarta meningkat dalam jumlah yang fantatis. Dalam waktu sepuluh tahun, biaya pembangunan Jakarta melesat dari sekitar Rp66 juta menjadi lebih dari Rp89 miliar hanya dalam waktu sepuluh tahun. Angka itu juga berarti peningkatan lebih dari seribu persen. Berkat uang judi, kita bisa melihat Jakarta seperti yang kita temui hari ini.

 

Setelah masa Ali Sadikin, judi tetap diselenggarakan oleh negara. Masih di era Sadikin, muncul lotre dengan nama Nasional Lotre atau Nalo dan Toto. Pemda Surabaya menyelenggarakan lotre dengan nama Lotto (Lotere Totalisator) untuk membiayai Pekan Olahraga Nasional 1969. Muncul pula toto KONI yang dihapus pada 1974.

 

Setelah itu, muncul lotere yang berhubungan dengan olahraga, misalnya Porkas, KSOB, dan SDSB. Setelah SDSB ditutup pada 1993, Indonesia tak pernah lagi pernah mengizinkan perjudian.

Bagaimana dengan era online?

 

Di era online, pemerintah melarang judi di internet dengan menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” akan dipidanakan dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan “pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.”

 

Pada tahun 2010, dua warga negara Indonesia, Suyud dan Liem Dat Kui, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pelarangan perjudian. Suyud pernah mendekam di penjara selama empat bulan satu minggu karena tertangkap melakukan judi dengan uang bukti sebanyak Rp58 ribu. Sementara itu, Liem Dat Kui beranggapan judi tidak layak dipidanakan karena merupakan tradisi.

 

Hingga saat ini, pasal yang melarang judi dalam UU ITE tetap berlaku. Itu berarti, Indonesia belum menemukan titik sepakat untuk memperbolehkan judi.

 

Ada yang beranggapan bahwaa judi masih belum cocok dengan taraf ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat masih berjudi bukan sebagai hiburan, tetapi untuk mengadu nasib. Selain itu, peningkatan kriminalitas diduga akan terjadi jika judi dilegalkan.

 

Namun, dari sisi devisa, Indonesia rugi besar karena beberapa pejudi kaya yang tinggal di Indonesia harus membawa uangnya ke negara tetangga yang melegalkan judi seperti Malaysia dan Singapura. Uang yang tidak sedikit itu akhirnya masuk ke kas pajak negara lain.

 

Mungkin judi akan dilegalkan jika kesadaran masyarakatnya terhadap judi sudah bisa setara dengan masyarakat Inggris. Judi memang punya efek negatifnya, tetapi jika dilakukan sebagai hiburan, justru bisa menambah penghasilan dan membantu keuangan negara.